Suara Rakyat = Suara Pemerintah ?

Suara rakyat, bukanlah suara Pemerintah. Atau dapat juga dibalik pernyataan nya, suara Pemerintah bukanlah suara rakyat. Suara Pemerintah sebetul nya lebih gampang dikelola ketimbang suara rakyat. Kalau Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan telah mengambil suatu sikap, maka jajaran yang ada di bawah nya tentu harus mampu mengamankan sikap yang diambil nya itu.

   Tapi jika kita ingin membulatkan suara rakyat, maka siapa yang harus kita dengar ? Benarkah suara yang dikumandangkan para mahasiswa adalah suara rakyat yang sesungguh nya ? Betulkah suara para elit bangsa yang kerap kali diwawancarai media massa adalah kata hati nya rakyat banyak ? Dan yang tak kalah menarik nya untuk dipertanyakan adalah sampai sejauh mana keberadaan para anggota DPR yang nota bene juga adalah "wakil rakyat" itu sendiri ?

   Pengalaman menggambarkan, selama ini yang paling lantang menyuarakan nasib rakyat adalah para mahasiswa. Selama ini pula lebih banyak para mahasiswa yang turun ke jalan ketimbang komponen bangsa lain nya. Unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah, pada inti nya tetap menjelaskan soal kepedulian mereka terhadap penderitaan rakyat.


   Demo mahasiswa bukanlah demo bayaran. Mahasiswa tentu tidak dapat diiming-imingi sesuatu. Bukti nya, ketika para mahasiswa mau "dibajui" KNPI untuk menemani Presiden Sby bertandang ke negeri China, ternyata ada juga pimpinan kelembagaan mahasiswa yang menolak nya. Mereka terlihat lebih memilih untuk menggelar unjuk rasa sambil berpanas-panasan di jalanan dari pada harus menikmati perjalanan ke negeri China.

   Sejati nya suatu Pemerintahan adalah selalu berkiprah berdasarkan keinginan dan harapan rakyat nya sendiri. Pemerintah tentu tidak akan bersikap hanya untuk kepentingan golongan nya. Tapi sesuai dengan aturan main yang ada, Pemerintah mestilah mampu berdiri diatas semua golongan masyarakat. Harapan semacam ini rupa nya masih belum dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di negeri ini.   Jabatan Presiden yang seharus nya berdiri diatas semua kepentingan, kelihatan nya masih belum diwujudkan. Ketika Pemerintahan Orde Baru manggung Presiden Soeharto merangkap jabatan dengan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya. Begitu juga ketika negeri ini dipimpin oleh Habibie, Gus Dur dan Megawati. Bahkan di era sekarang pun Presiden Sby tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

   Untuk itu, kalau saja ada yang memimpikan bahwa seorang Presiden itu harus mampu menjadi seorang negarawan, maka boleh jadi keinginan semacam itu identik dengan sebuah mimpi. Arti nya, suatu hal yang tidak mungkin jika seorang Ketua Dewan Pembina partai akan tinggal diam, sekira nya terjadi prahara politik di partai yang dibina nya itu. Apalagi jika diri nya termasuk orang yang membidani kelahiran partai politik yang bersangkutan. Itulah yang kini sedang terjadi di negeri ini. Banyak fakta yang menopang nya sekaligus juga bukti yang mendukung nya.

   Jika demikian kondisi nya, tentu tidak terlampau keliru pandangan yang menyatakan bahwa suara Pemerintah bukanlah suara rakyat, tapi lebih menjurus ke suara kelompok nya. ~SUARA RAKYAT