Data adalah sesuatu yang sangat penting. Di beberapa negara, pengelolaan data benar-benar memperoleh prioritas, baik dari sisi kebijakan perencanaan atau pun penganggaran nya. Beberapa kalangan malah menyebut penting nya data dalam pembangunan suatu bangsa, identik dengan penting nya intelegen dalam pengamanan suatu negara. Itulah sebab nya, banyak bangsa di dunia yang benar-benar memberi perhatian yang serius terhadap pengelolaan data dan pengembangan intelegen.
Walau banyak versi dalam menghitung angka kemiskinan, tetapi Pemerintah rupa nya lebih memilih untuk menggunakan versi yang mendukung kebijakan politik pembangunan nya. Dalam era Pemerintahan Sby - Kalla mau pun Sby - Boediono, yang nama nya "pro poor" telah ditempatkan sebagai salah satu jurus unggulan Pemerintah dalam memuluskan strategi pembangunan yang dilakoni nya. Pemerintah betul-betul serius dalam memerangi kemiskinan. Dan Pemerintah pun optimis bahwa angka kemiskinan di negeri ini akan dapat ditekan lebih kecil lagi.
Akibat nya, suatu hal yang lumrah, jika dibandingkan dengan data yang disampaikan oleh Bank Dunia, maka jumlah orang miskin di negara kita, akan terekam lebih kecil jumlah nya. Data BPS menyebut jumlah orang miskin tercatat sekitar 30 juta jiwa atau sekitar 13 % dari jumlah total penduduk, sedangkan data Bank Dunia menyebut sekitar 50 juta jiwa. Perbedaan angka ini sempat menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat, sebelum semua pihak memahami kondisi yang sebenar nya.
Setelah sekian waktu tidak terdengar kisruh soal data kemiskinan, rupa nya dalam beberapa hari belakangan ini, persoalan data jumlah orang miskin pun kembali banyak menghiasi berbagai media massa. Asal muasal nya adalah ketika Pemerintah berkehendak untuk menetapkan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebagai wujud kompensasi atas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal April mendatang. Dalam konsep yang disampaikan Pemerintah, ternyata jumlah orang miskin yang menjadi sasaran penerima program BLSM terlihat lebih besar jumlah nya dibanding dengan jumlah orang miskin sebagaimana yang dicatat oleh BPS.
Pertanyaan nya adalah mengapa hal semacam ini harus terjadi ? Separah itukah data base yang kita miliki terkait dengan angka kemiskinan yang ada ? Atau ada hal lain yang ingin "dimainkan" sehubungan dengan program BLSM itu sendiri ? Persoalan ini penting untuk didalami lebih lanjut. Tapi yang lebih strategis untuk dilakukan saat ini adalah bagaimana cara nya agar program BLSM ini benar-benar dapat menyentuh seluruh warga miskin dan bukan hanya sebagian besar warga miskin. Kita berharap mudah-mudahan kekritisan anggota DPR ini bakal mampu "menyelamatkan" warga miskin dari kutukan angka statistik yang belum tentu terjamin kesahihan nya. ~SUARA RAKYAT
No comments:
Post a Comment