Wednesday, March 14, 2012

Kebijakan yang Menyengsarakan ?

Tidak akan ada satu pun Pemerintahan di dunia yang memiliki cita-cita untuk menyengsarakan warga masyarakat nya. Susah juga kita menemukan sebuah Pemerintahan di muka bumi ini yang berjuang habis-habisan untuk melestarikan kemiskinan warga bangsa nya. Bahkan dalam era global sekarang ini, kita juga akan sangat susah menemukan sebuah Pemerintahan yang berkemauan politik guna mengisolasi diri agar tidak berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Namun kita percaya bahwa semua Pemerintahan di kolong langit ini, pasti akan sepakat dan memiliki cita-cita untuk mensejahterakan warga bangsa nya. Hal ini tentu saja dapat kita pahami, karena pada suasana "sejahtera" itulah persoalan lahir dan batin manusia akan dapat terselesaikan.

   Lalu, bagaimana kondisi nya dengan Pemerintahan di negara kita ? Apakah Pemerintahan nya selalu komit terhadap cita-cita bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ? Ataukah tidak, dimana dalam berbagai hal kita masih saksikan ada nya kebijakan Pemerintah yang masih meminggirkan warga masyarakat dari kancah pembangunan yang dilakoni nya ? Pertanyaan diatas menarik untuk dicermati lebih dalam, karena siapa tahu saja dibalik jawaban yang kita ungkap akan terkuakan bagaimana sesungguh nya potret pembangunan yang selama ini kita lakoni.

   Marak nya aksi demo menolak kebijakan Pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM)yang digelar oleh para mahasiswa di seluruh penjuru tanah air dalam beberapa hari belakangan ini, pada hakekat nya memberi isyarat kepada kita bahwa tidak semua kebijakan yang diterapkan Pemerintah akan diterima dengan senang hati oleh segenap komponen masyarakat. Beberapa kalangan menilai, naik nya harga BBM cendering akan menimbulkan dampak kehidupan yang makin berat, khusus nya bagi warga bangsa yang hingga kini masih layak disebut selaku "korban pembangunan". Lebih parah lagi, ternyata sebelum harga BBM dinaikan yang rencana nya mulai diberlakukan per 1 April 2012, harga-harga barang kebutuhan pokok telah beranjak naik.

   Sikap Pemerintah menaikan harga BBM, pasti tidak akan "diniati" untuk menyengsarakan rakyat. Kalau semua nya serba normal, kita percaya Pemerintah pun tidak bakal menaikan harga BBM. Sayang, suasana yang kita hadapi sekarang ini, benar-benar sangat jauh dari keadaan normal. Pemerintah juga paham, kebijakan menaikan harga BBM dalam suasana ekonomi rakyat yang "kembang kempis", bukanlah sebuah langkah yang tepat. Rakyat tentu bakal menyebut nya sebagai langkah yang tidak populer. Oleh karena itu, guna "menebus" kesalahan nya Pemerintah pun mencoba memberi kompensasi kepada rakyat miskin, lewat kebijakan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Masalah nya adalah apakah dampak kenaikan harga BBM hanya akan diselesaikan lewat kebijakan BLT ?

    Jawaban nya tentu saja tidak. BLT hanyalah sebuah langkah untuk menyelesaikan masalah yang sesaat. Dalam bahasa lain nya identik dengan "pemadam kebakaran" yang sedang berusaha untuk memadamkan api. Padahal yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kebakaran itu terjadi. Dalam makna lain, yang kita butuhkan sebetul nya pendekatan "deteksi dini" (early warning system), dengan  esensi pokok nya mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Pepatah juga mengingatkan "lebih baik sedia payung sebelum hujan". Itu sebab nya, sejak jauh-jauh hari Pemerintah sudah harus mampu merumuskan pilihan-pilihan kebijakan seperti apa yang dapat dilakukan sekira nya harga minyak di pasaran dunia mengalami kenaikan. Arti nya, terkesan sangat tidak kreatif, jika solusi untuk menjawab kenaikan harga minyak di dunia adalah dengan menaikan harga BBM di dalam negeri.

    Akibat nya wajar, jika setelah Pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM iini, banyak "aspirasi" yang mengedepan dan seolah-olah mempertanyakan : apakah tidak punya alternatif lain selain hanya menaikan harga BBM di dalam negeri dengan kompensasi diluncurkan program BLT ? Bukankah kenaikan harga minyak di pasaran internasional sudah dapat diantisipasi sejak jauh-jauh hari ? Mesti nya, Pemerintah mampu menawarkan berbagai pilihan kebijakan dan tidak hanya mampu menaikan harga BBM di dalam negeri. Andai saja, hal yang demikian tidak ada kemauan untuk merubah nya, maka jangan salahkah siapa-siapa jika akhir nya ada kalangan yang berkesimpulan bahwa Pemerintah memang masih gandrung untuk menyengsarakan rakyat nya sendiri. Mudah-mudahan tidak begitu. ~SUARA RAKYAT

No comments: